data_test.txt

Presiden terpilih <PERSON>Joko Widodo</PERSON> mengungkapkan pihaknya tidak akan membedakan spesifikasi kandidat menteri yang diusung oleh partai politik pengusung maupun pendukung.
"Ya sama dong.  Masak dibedakan," ujar <PERSON>Joko Widodo</PERSON> atau yang karib disapa <PERSON>Jokowi</PERSON> di K<LOCATION>antor Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla</LOCATION> di <LOCATION>Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat</LOCATION>, <TIME>Kamis (25/9/2014)</TIME>.
<PERSON>Jokowi</PERSON> mengatakan, meski memiliki hak prerogatif memilih siapa menteri-menterinya, ia tetap akan melakukan komunikasi dengan para ketua umum partai mengenai menteri yang diusung parpol.
"Nanti dengan semua partai saya akan berbicara.  Tapi nama (menteri) saja belum," ucap <PERSON>Jokowi</PERSON>.
Seperti diketahui, Jokowi-JK telah menetapkan postur kabinetnya sebanyak 34 kementerian.
Komposisi menteri pun dibagi dua: 18 menteri dari profesional dan 16 menteri dari profesional yang bernaung di partai politik.
<ORGANIZATION>Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)</ORGANIZATION> menyampaikan temuannya ada sekitar <QUANTITY>4.1 juta</QUANTITY> pemilih berdasar DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) salah administrasi, namun <ORGANIZATION>KPU</ORGANIZATION> baru mengetahuinya.
Komisioner KPU, <PERSON>Hadar Nafis Gumay</PERSON> mengaku baru mengetahui temuan <ORGANIZATION>KPU</ORGANIZATION>.
Sehingga dalam proses pemutakhiran data pemilih tidak sempat terpantau.
"Data itu baru kami ketahui hari ini," ujarnya di <LOCATION>DPR, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Senin (15/7/2013)</TIME>.
Menurut <PERSON>Hadar</PERSON>, <ORGANIZATION>KPU</ORGANIZATION> kendati menggunakan DP4 dari Kementerian Dalam Negeri, namun dalam proses pemutakhiran data di lapangan tidak menemukan kesalahan, sebagaimana temuan <ORGANIZATION>Bawaslu</ORGANIZATION>.
Salah satu temuan yang diakui <ORGANIZATION>KPU</ORGANIZATION> adanya NIK (Nomor Induk Kependudukan) ganda.
Namun, angkanya tidak sebanyak yang ditemukan <ORGANIZATION>Bawaslu</ORGANIZATION> sampai jutaan.
Ia memastikan akan memperbaiki temuan <ORGANIZATION>Bawaslu</ORGANIZATION> saat perbaikan DPS.
Wakil Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Nurhayati Ali Assegaf</PERSON> mengatakan, faktor utama yang membuat <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> bisa besar seperti saat ini ialah karena pengaruh dari Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> saat ini, <PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono</PERSON>.
<PERSON>Nurhayati</PERSON> lalu membandingkan <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> dengan <ORGANIZATION>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</ORGANIZATION> yang juga besar karena faktor ketokohan pemimpinnya.
"Kalau di Indonesia misalnya, <ORGANIZATION>PDI-P</ORGANIZATION> lahir dan besar karena trahnya <PERSON>Soekarno</PERSON>.  <PERSON>Megawati</PERSON> akan tetap memegang trahnya karena <PERSON>Soekarno</PERSON>.  Sama halnya dengan <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION>.  <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION> lahir dan besar karena <PERSON>SBY</PERSON>," ujar <PERSON>Nurhayati</PERSON>, di <LOCATION>Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Kamis (18/12/2014)</TIME>.
<PERSON>Nurhayati</PERSON> mengatakan, hampir sebagian besar kader Demokrat, termasuk dirinya, masuk menjadi kader Demokrat karena faktor SBY.
Berdasarkan hal itu pulalah, mayoritas kader berlambang "segitiga mercy" tersebut menginginkan agar SBY mencalonkan kembali menjadi ketua umum pada 2015 mendatang.
"Kami ingin SBY benar-benar pimpin partai ini, partai yang dibesarkan oleh beliau.  Kalau SBY yang pimpin, insya Allah bisa besar lagi, bisa kembalikan kepercayaan masyarakat pada Demokrat," kata <PERSON>Nurhayati</PERSON>.
<PERSON>Nurhayati</PERSON> menegaskan, meskipun dia mengklaim mayoritas kader menginginkan SBY untuk kembali menjadi ketua umum, bukan berarti tidak ada peluang untuk kader lain maju menjadi calon ketua umum.
Menurut dia, <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> adalah partai yang menjunjung proses demokrasi.
"Kalau ada yang ingin maju silakan.  Dalam berdemokrasi kan biasa.  kalau banyak kader ingin SBY, kita harap SBY bersedia," ucap <PERSON>Nurhayati</PERSON>.
Ketua Komisi III DPR RI <PERSON>Benny Kabur Harman</PERSON> menyatakan dua pimpinan <ORGANIZATION>Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</ORGANIZATION> <PERSON>Bibit S Rianto</PERSON> dan <PERSON>Chandra M Hamzah</PERSON> bisa menempuh upaya hukum selanjutnya setelah <PERSON>Anggodo Widjojo</PERSON> memenangkan gugatan pra-peradilan terhadap Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) di <LOCATION>PN Jakarta Selatan</LOCATION>.
Menurut <PERSON>Benny</PERSON>, <PERSON>Bibit-Chandra</PERSON> juga bisa menempuh upaya yang ditempuh oleh <PERSON>Anggodo</PERSON>.
"Silahkan menggunakan upaya hukum untuk memastikan apakah alasan-alasan hukum yang digunakan majelis hakim memang masuk akal atau tidak dan sesuai dengan prinsip negara hukum atau tidak, sesuai dengan due process of law yang ada di dalam," katanya di <LOCATION>lobi Nusantara II Gedung MPR/DPR/DPD RI</LOCATION>, <TIME>Senin (19/4/2010)</TIME>.
Dengan demikian, keduanya bisa menelusuri alasan-alasan majelis hakim dalam mengeluarkan putusan, baik yang bersifat sosiologis maupun politis.
<PERSON>Benny</PERSON> sendiri tidak melihat kembali adanya ide untuk melemahkan posisi <PERSON>Bibit</PERSON> dan <PERSON>Chandra</PERSON>.
Menurutnya, ini murni persoalan hukum.
"Apakah salah atau tidak, biarkanlah pengadilan yang memutuskannya.  Apakah pengadilan tidak dipengaruhi aspek hukum, silahkan Komisi Yudisial lakukan eksaminasi, publik menilai dan pengadilan di atasnya bisa menimbang ulang alasan-alasan yang digunakan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan," tambahnya.
<PERSON>Benny</PERSON> sendiri menghargai putusan pengadilan tersebut selama prosesnya dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip negara hukum sebagai dasar pengambilan putusan.
Siapa pun yang diduga melakukan tindak pidana memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan di hadapan pengadilan.
" Oleh sebab itu, kalau <PERSON>Anggodo</PERSON> menuntut perlakuan yang sama dan dikabulkan pengadilan maka itu hal yang sesuai dengan asas atau prinsip negara hukum.  Untuk selanjutnya karena ini putusan hukum tingkat pertama maka tentu kalau ada upaya hukum lainnya putusan pengadilan itu akan dikasuskan," tegasnya.
<ORGANIZATION>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</ORGANIZATION> belum menentukan sikap atas perppu pilkada.
Meskipun sebagian besar partai lainnya telah menyatakan dukungannya terhadap perppu tersebut.
Anggota Dewan Syuro PKS <PERSON>Refrizal</PERSON> mengatakan pihaknya akan menentukan sikap pada menit-menit akhir.
Perppu pilkada akan dibahas usai reses DPR pada bulan <TIME>Januari 2015</TIME>.
<PERSON>Refrizal</PERSON> mengatakan pihaknya akan mengkaji perppu tersebut terlebih dahulu.
Sikap final nanti putuskan setelah mengkaji secara mendalam dan meminta pendapat pakar," kata <PERSON>Refrizal</PERSON> ketika dikonfirmasi, <TIME>Minggu (14/12/2014)</TIME>.  <ORGANIZATION>PKS</ORGANIZATION>, kata <PERSON>Refrizal</PERSON>, akan membahas poin positif dan negatif mengenai pilkada langsung dan tak langsung.  Pakar yang direncanakan dimintakan pendapatnya yakni Ketua DKPP <PERSON>Jimly Asshiddiqie</PERSON>.  "PKS akan bikin pengajian konstitusi.
Mudah-mudahan bisa diperluas kepada teman-teman di KMP," ujar <PERSON>Refrizal</PERSON>.
Rapat paripurna mengenai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum ditunda hingga <TIME>Kamis, 12 April 2012</TIME>.
Penundaan tersebut disebabkan karena masih adanya perbedaan antar fraksi dalam poin metode penghitungan suara ke kursi antara metode kuota murni dan webster.
"Masih ada perbedaan mengenai konversi suara ke kursi.  Belum ada titik temu," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, <PERSON>Pramono Anung</PERSON>, disela forum lobi, <TIME>Rabu malam, 11 April 2012</TIME>.
Beberapa partai yaitu <ORGANIZATION>PDI-P</ORGANIZATION>, <ORGANIZATION>Golkar</ORGANIZATION>, dan <ORGANIZATION>PKS</ORGANIZATION> masih kukuh agar metode penghitungan suara menggunakan metode webster, sedangkan partai lainnya menginginkan agar digunakan metode kuota murni.
"Maka rapat paripurna dilanjutkan Kamis besok pada pukul <TIME>10.00 WIB</TIME>, dengan agenda pengambilan keputusan," kata politikus <ORGANIZATION>PDI-P</ORGANIZATION> ini.
Politikus <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Saan Mustopa</PERSON>, mengatakan akibat masih adanya perbedaan tersebut dua fraksi yaitu <ORGANIZATION>Golkar</ORGANIZATION> dan <ORGANIZATION>PDI-P</ORGANIZATION> memilih walkout dari forum lobi.
"Demi kebersamaan, karena menyangkut kepentingan parpol, maka dilanjutkan besok," katanya.
Namun, <PERSON>Saan</PERSON> mengatakan tiga poin krusial lainnya sudah disepakati dalam lobi tersebut, yaitu sistem pemilihan disepakati proporsional terbuka, alokasi kursi tiap daerah pemilihan 3-10 untuk nasional dan 3-12 untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Selain itu, ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) juga disepakati di angka <QUANTITY>3,5 persen</QUANTITY>.
<PERSON>Saan</PERSON> berharap keputusan mengenai RUU Pemilu ini dapat diambil dengan musyawarah mufakat.
Namun jika masih ada perbedaan, skenario terburuk yang akan dilakukan, kata <PERSON>Saan</PERSON>, pengambilan keputusan akan dilakukan voting untuk satu poin metode penghitungan suara.
"Kita akan bawa ke paripurna hasilnya.  Yang tiga tidak usah di voting," katanya.
Sekretaris Jenderal <ORGANIZATION>Partai Nasional Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Ahmad Rofiq</PERSON> menegaskan, <ORGANIZATION>Nasional Demokrat</ORGANIZATION> yang baru saja didaftarkannya sebagai partai politik berbeda dengan organisasi masyarakat <ORGANIZATION>Nasdem</ORGANIZATION> yang dipimpin <PERSON>Surya Paloh</PERSON>.
Menurut <PERSON>Rofiq</PERSON>, meski memiliki nama yang sama, mekanisme keduanya berjalan sendiri-sendiri.
"Kalau itu ormas tetap berjalan.  Terus.  Ormas tetap ormas, tidak akan melakukan politisasi membentuk parpol.  Sebagai warga negara yang ingin membentuk parpol sah-sah saja.  <ORGANIZATION>Partai Nasdem</ORGANIZATION> berbeda dengan ormas <ORGANIZATION>Nasdem</ORGANIZATION>," katanya kepada wartawan, <TIME>Selasa (26/4/2011)</TIME>.
<PERSON>Rofiq</PERSON>, yang menjabat sebagai Wakil Sekjen Nasional <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION> yang dipimpin <PERSON>Surya Paloh</PERSON>, mengaku senang karena akhirnya bisa mendaftarkan <ORGANIZATION>Nasdem</ORGANIZATION> sebagai parpol.
Kini, parpol baru ini sedang melakukan konsolidasi dengan membentuk infrastruktur partai dan melengkapi berkas yang disyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
<PERSON>Rofiq</PERSON> enggan berkomentar mengenai sudah mendapat restu dari <PERSON>Surya Paloh</PERSON> atau belum.
Menurut dia, hak politik seorang warga negara, termasuk membentuk suatu partai, tak boleh dihalangi.
Namun, <PERSON>Rofiq</PERSON> mengatakan, tujuannya membentuk partai ini adalah untuk menerjemahkan sisi politik dari <ORGANIZATION>Nasdem</ORGANIZATION> yang sudah diikutinya.
"Persoalannya bukan restu.  Tidak ada warga negara yang bisa menghalangi membentuk parpol.  Siapa pun tentu akan memberikan permakluman.  Saya kira kita perlu memahami pentingnya partai baru dalam memberikan peran aktif perpolitikan di negeri ini.  Masyarakat secara keseluruhan telah mengalami krisis politik luar biasa.  Saya kira punya peluang besar menjadi alternatif," ujarnya.
Ruangan sidang Komisi III DPR RI dipenuhi sekitar <QUANTITY>32 anggotanya</QUANTITY> untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana tugas Sekjen PDIP <PERSON>Hasto Kristiyanto</PERSON>, <TIME>Rabu (4/2/2015)</TIME>.
Hampir seluruh pimpinan Komisi III hadir, mulai Ketua <PERSON>Aziz Syamsuddin</PERSON>, Wakil Ketua <PERSON>Benny K Harman</PERSON>, <PERSON>Junimart Girsang</PERSON>.
Dalam kesempatan itu, <PERSON>Benny</PERSON> yang memimpin jalannya sidang mengatakan, bahwa fakta dan bukti yang akan disampaikan oleh <PERSON>Hasto</PERSON> dan <PERSON>Zainal</PERSON> hubungannya dengan komisi III DPR adalah kaitan mitra kerja.
Komisi III adalah lembaga resmi yang menyeleksi calon pimpinan KPK.
Dirinya juga sempat mempertanyakan motivasi testimoni Hasto tentang adanya dugaan pelanggaran transaksi politik Ketua KPK <PERSON>Abraham Samad</PERSON> dengan elite <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION>.
Di mana, <PERSON>Abraham Samad</PERSON> sudah membantah pernyataan ini.
"Poin kita, <PERSON>Pak Hasto</PERSON> buat pernyataan yang bisa ditengarai merusak instirusi KPK yang sangat kia percaya.  Sementara ketua KPK bilang itu fitnah, supaya nggak ada dusta diantara kita dan supaya rakyat nggak ambil kesimpulan, maka komisi tiga memandang penting mengundang hasto supaya menyampaikan ini.  Walaupun lembaga survei mengatakan, DPR masuk dalam lembaga yang palingg korup," ujar <PERSON>Benny</PERSON> dalam rapat, <TIME>Jakarta, Rabu (4/2/2015)</TIME>.
Karenanya, Komisi III memandang penting untuk Hasto meluruskan dugaan-dugaan itu dengan memanggilnya ke DPR.
Apalagi, <PERSON>Hasto</PERSON> merupakan salah satu orang yang duduk di tempat strategis di <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION>, yaitu Plt Sekjen PDI Perjuangan.
"<PERSON>Pak Hasto</PERSON> ini bukan sekedar warga negara biasa, beliau adalah Plt sekjen partai yang saat ini sedang berkuasa, ini yang jadi masalah," kata <PERSON>Benny</PERSON>.
Kandidat Panglima TNI Laksamana <PERSON>Agus Suhartono</PERSON> memastikan akan tetap menjaga agar program reformasi TNI terus berjalan.
Meski sudah berjalan, kata <PERSON>Agus</PERSON>, ia mengakui program reformasi internal masih perlu disempurnakan.
"Beberapa hal yang masih perlu disempurnakan dalam reformasi internal TNI antara lain bisnis TNI, peradilan militer dan aspek kultural," kata <PERSON>Agus Suhartono</PERSON> saat uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di <LOCATION>Komisi Pertahanan, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Kamis 23 September 2010</TIME>.
Kepala Staf Angkatan Laut mengatakan, reformasi internal TNI dilakukan dalam rangka pembaharuan institusi melalui langkah konstruktif yang meliputi aspek kultural, doktrin dan struktural.
Menurut dia, apa yang telah dilakukan TNI sejauh ini dalam mereformasi diri, telah pula dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.
Meski begitu, upaya penyelesaian reformasi internal masih membutuhkan waktu dan proses mengingat TNI bukan lembaga yang berdiri sendiri, namun terkait dengan institusi lain.
"Sedangkan reformasi aspek kultural membutuhkan waktu karena berkaitan dengan budaya dan kondisi lingkungan," ucapnya menegaskan.
Uji kelayakan Panglima TNI digelar Komisi Pertahanan DPR.
Sidang dipimpin Ketua Komisi I DPR <PERSON>Mahfudz Siddik</PERSON>.
Wakil Presiden <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON> mengatakan Presiden <PERSON>Joko Widodo</PERSON> telah menegur Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan <PERSON>Tedjo Edhy Purdijatno</PERSON>.
Teguran itu terkait penyataan politikus <ORGANIZATION>Partai NasDem</ORGANIZATION> itu yang banyak menimbulkan kontroversi.
"Presiden sudah memberikan nasehat-nasehat, istilah yang mungkin tidak sesuai tentu jangan dipergunakan," ujar <PERSON>Kalla</PERSON> di kantornya, <TIME>Selasa, 27 Januari 2015</TIME>.
<PERSON>Kalla</PERSON> juga mengaku sudah memberikan pandangan pada <PERSON>Tedjo</PERSON> untuk memperhatikan kata-kata yang digunakannya.
"Baiknya memakai istilah-istilah yang lebih sesuai lah," kata dia.
Dari catatan Tempo, setidaknya ada empat pernyataan Menteri <PERSON>Tedjo</PERSON> yang dianggap kontroverisal.
Pertama saat <PERSON>Tedjo</PERSON> meragukan kebenaran dugaan kasus korupsi yang disidik KPK, termasuk soal rekening gendut Komisaris Jenderal <PERSON>Budi Gunawan</PERSON>.
Menurut dia, kepolisian adalah lembaga hukum yang kredibel dan patut didengar.
"Lagi pula, apakah KPK pasti benar?" ujar dia.
Kedua, <PERSON>Tedjo</PERSON> menyatakan kalau KPK ingin menggagalkan <PERSON>Budi Gunawan</PERSON> sebagai Kepala Polri.
"Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan <PERSON>Budi Gunawan</PERSON>.  Kalau memang bukti sudah ada, ayo, segera diproses," kata <PERSON>Tedjo</PERSON>.
Ketiga, <PERSON>Tedjo</PERSON> menilai KPK kekanak-kanakan.
Menteri <PERSON>Tedjo</PERSON> mengatakan KPK melanggar kesepakatan dengan kepolisian untuk tidak mengeluarkan pernyataan tendesius.
"Jangan membakar massa (dengan orasi) 'Ayo rakyat.  Kita harus begini-begitu' Pernyataan itu adalah sikap kekanak-kanakan," ujar <PERSON>Tedjo</PERSON>.
Keempat, <PERSON>Tedjo</PERSON> menyesalkan adanya pergerakan massa di Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diliput berbagai media massa nasional.
Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung konstitusi yang berlaku.
"Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata <PERSON>Tedjo</PERSON> di <LOCATION>kompleks Istana Negara</LOCATION>, <TIME>Sabtu, 24 Januari 2015</TIME>.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi <PERSON>Johan Budi</PERSON> mengatakan, pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam kegiatan sosialisasi, sepeda sehat, dan perawatan Gedung SESDM sudah hampir selesai.
Dalam kasus ini, KPK telah menahan tersangka mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, <PERSON>Waryono Karno</PERSON>.
"Berkas perkara tindak pidana korupsi ini sudah lebih dari <QUANTITY>60 persen</QUANTITY> hampir selesai," ujar <PERSON>Johan</PERSON> di <LOCATION>Gedung KPK, Jakarta,</LOCATION> <TIME>Kamis (18/12/2014)</TIME> malam.
Dengan demikian, lanjut <PERSON>Johan</PERSON>, perkara <PERSON>Waryono</PERSON> akan segera naik ke persidangan.
Meski demikian, <PERSON>Johan</PERSON> mengatakan, penyidik masih mengembangkan kasus ini untuk melihat kemungkinan ada pihak lain yang terlibat.
"Kemungkinan tersangka baru sangat terbuka sepanjang penyidik temukan dua alat bukti yang cukup ada pihak lain yang terlibat," kata <PERSON>Johan</PERSON>.
<PERSON>Waryono</PERSON> ditahan di <LOCATION>rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan</LOCATION> selama <QUANTITY>20 hari</QUANTITY> pertama.
KPK menduga ada penggelembungan dana atau mark up anggaran kesekjenan yang disalahgunakan <PERSON>Waryono</PERSON>.
Ia diduga tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar <QUANTITY>Rp 11 miliar</QUANTITY>.
Atas perbuatannya, <PERSON>Waryono</PERSON> dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.
KPK juga telah menetapkan <PERSON>Waryono</PERSON> sebagai tersangka kasus dugaan menerima pemberian hadiah atau janji terkait kegiatan di <LOCATION>Kementerian ESDM</LOCATION>.
Penetapan <PERSON>Waryono</PERSON> sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut merupakan hasil pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Kepala SKK Migas <PERSON>Rudi Rubiandini</PERSON>.
Dalam kasus ini, <PERSON>Waryono</PERSON> diduga berperan sebagai pengepul uang suap untuk selanjutnya dialirkan ke pihak lain.
Penetapannya sebagai tersangka menyusul penemuan uang sebesar <QUANTITY>200.000 dollar Amerika Serikat (AS)</QUANTITY> di ruang kerjanya saat penyidik KPK melakukan penggeledahan.
Oleh karena itu, KPK menyangkakan Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tentang pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara dan penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.
<ORGANIZATION>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</ORGANIZATION> menyatakan ketidaksetujuannya pada ide pembubaran KPK.
Sekertaris Fraksi PPP DPR, <PERSON>Arwani Thomafi</PERSON> menilai aneh bila ide itu kemudian muncul dalam rapat konsultasi.
"Rapat konsultasi mestinya adalah untuk saling menghargai eksistensi sesama lembaga negara.  Tidak ada yang paling kuat.  KPK harus didorong agar lebih baik dalam bekerja, kita dorong KPK agar tidak tebang pilih dan berani mengusut juga kasus-kaus kakap," kata <PERSON>Arwani</PERSON>, <TIME>Selasa (04/10/2011)</TIME>.
Sebelumnya diberitakan, saat rapat konsultasi antara aparat penegak hukum, termasuk KPK dengan pimpinan DPR, terungkap melalui Wakil Ketua Komisi III DPR yang tak lain anggota <ORGANIZATION>Fraksi PKS</ORGANIZATION>, <PERSON>Fachri Hamzah</PERSON> yang mengusulkan pembubaran KPK.
KPK dianggapnya lembaga super body yang bekerja secara tertutup, bertentangan dengan demokrasi.
"Terus terang pimpinan, secara pribadi sudah sering didengar, yang ngomong KPK itu dibubarkan, itu saya.  Karena saya tidak percaya dengan insitusi yang bekerja super body.  Itu keyakinan saya dari keyakinan akademik saya, tidak boleh ada institusi seperti itu dalam demokrasi," kata <PERSON>Fachry Hamzah</PERSON>.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan <PERSON>Tjahjo Kumolo</PERSON> mengatakan pergantian antar waktu <PERSON>Agus Condro Prayitno</PERSON> dari keanggotaan Dewan karena <PERSON>Agus</PERSON> dinilai menyalahi kode etik partai.
Pengakuan <PERSON>Agus Condro</PERSON> ke <ORGANIZATION>Komisi Pemberantasan Korupsi</ORGANIZATION> tanpa terlebih dahulu memberi tahu Fraksi sebuah pelanggaran berat.
"Kenapa tidak lapor dulu ke Fraksi atau partai," katanya kepada <ORGANIZATION>Tempo</ORGANIZATION>, <TIME>Jumat (5/9)</TIME>.
<PERSON>Agus Condro Prayitno</PERSON> adalah mantan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR periode 1999-2004.dari <ORGANIZATION>Fraksi PDI Perjuangan</ORGANIZATION> yang mengaku menerima sepuluh lembar cek perjalanan senilai <QUANTITY>Rp 500 juta</QUANTITY>.
Uang tersebut diduga terkait dengan terpilihnya <PERSON>Miranda Goeltom</PERSON> sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004.
Kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, <PERSON>Agus</PERSON> menyebut enam koleganya sesama fraksi turut menerima duit yang diduga suap itu.
Pengakuan <PERSON>Agus</PERSON> kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ini berbuah pemecatannya dari keanggotaan Dewan.
<PERSON>Tjahjo</PERSON> menilai pengakuan Agus menerima sepuluh lembar cek perjalanan senilai <QUANTITY>Rp 500 juta</QUANTITY> merusak citra partai.
Ia juga mempermasalahkan kenapa <PERSON>Agus</PERSON> baru mengakui menerima cek sekarang.
"Tidak empat tahun lalu saat menerima uang," tanya <PERSON>Tjahjo</PERSON>.
Surat pergantian antar waktu <PERSON>Agus Condro</PERSON> akan diserahkan kepada pimpinan <ORGANIZATION>DPR</ORGANIZATION> hari ini.
Surat bernomor F68/EX/DPP/IX/2008 tersebut ditandatangani langsung Ketua Umum DPP <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION> <PERSON>Megawati Soekarnoputri</PERSON> dan Sekretaris Jenderal Partai <PERSON>Pramono Anung</PERSON>.
Agus digantikan Gatot Lupri Jantomo dari daerah pemilhan Jawa Tengah VIII di nomor urut keempat.
Ketua DPP <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Hajriyanto Tohari</PERSON> mengatakan, percepatan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar (PG) dari <TIME>Oktober 2012</TIME> menjadi <TIME>Juli 2012</TIME> belum dibicarakan dengan seluruh unsur yang ada di <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION>.
Menurut <PERSON>Hajriyanto</PERSON>, hal itu akan mengganggu soliditas di internal.
"Kalau itu dikomunikasikan dengan baik, dibicarakan dengan terbuka, di DPP, di Dewan Pertimbangan, saya yakin tidak akan timbulkan masalah.  Yang jadi masalah, belum dibicarakan dengan para tokoh Golkar, baik struktural maupun non struktural," kata <PERSON>Hajriyanto</PERSON> di <LOCATION>Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Rabu (18/4/2012)</TIME>.
<PERSON>Hajrianto</PERSON> mengatakan, <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> terdiri dari berbagai organisasi massa.
Ada pula, para sesepuh yang tak berada di struktural partai.
Semua pihak itu, kata dia, harus didengar pandangannya, baik terkait percepatan jadwal rapimnas maupun penetapan calon presiden dari <ORGANIZATION>Golkar</ORGANIZATION>.
"Percepatan itu semata-mata usulan DPD I seluruh Indonesia yang diajukan kepada Ketua Umum.  Kita tahu, dengan latar belakang majemuk, mestinya DPP jangan terlalu legal formalistik.  Memang betul DPD punya hak untuk mengusulkan agenda politik, tapi hendaknya disikapi lebih arif.  Jangan sampai terlalu berpijak pada ketentuan yang legal formal," kata <PERSON>Hajriyanto</PERSON>.
<PERSON>Hajriyanto</PERSON> mengaku tak mengetahui alasan percepatan rapimnas.
Namun, menurut dia, hal itu tidak lazim lantaran sejak dulu rapimnas selalu digelar bulan Oktober.
"Bila ada agenda politik di luar kelaziman, hendaknya dikomunikasikan lebih dulu," pungkasnya.
Ketua DPP Korwil <ORGANIZATION>Partai Hanura</ORGANIZATION> wilayah <LOCATION>Sulawesi Selatan</LOCATION>, <LOCATION>Sulawesi Barat</LOCATION> dan <LOCATION>Sulawesi Tenggara</LOCATION>, <PERSON>Syarifuddin Sudding</PERSON>, mengatakan <ORGANIZATION>DPP Hanura</ORGANIZATION> segera memutuskan kisruh internal DPD Hanura <LOCATION>Sulawesi Selatan (Sulsel)</LOCATION>, pada <TIME>Rabu</TIME> lusa.
"Internal DPD Sulsel mudah-mudahan dalam waktu dekat ada keputusan.  Sudah ada keputusan kita serahkan ke DPP dan Rabu ini kita akan rapat harian soal itu," kata <PERSON>Sudding</PERSON> kepada Tribunnews.com, <TIME>Senin (30/1/2012)</TIME>.
Menurut <PERSON>Sudding</PERSON>, DPP Hanura pada prinsipnya memberikan kesempatan dan ruang sama bagi pengurus DPD dan DPC Hanura Sulsel untuk menyampaikan aspirasinya.
"Dan diberikan kesempatan melakukan verfikasi akar msalah yang terjadi di DPD Hanura Sulsel," kata dia.
Dikatakan yang terjadi pada DPD Hanura Sulsel bersifat dinamis dan kita harapkan bertujuan untuk hal-hal positif dalam pengembangan partai serta akselerasi partai baik di tingkat DPC dan DPD Hanura Sulsel.
Ketua Umum DPP <ORGANIZATION>Partai Hanura</ORGANIZATION>, <PERSON>Wiranto</PERSON> mengaku akan melakukan roadshow politik ke akar rumput Hanura di wilayah Indonesia untuk memperkenalkan Ketua Dewan Pertimbangan, <PERSON>Hary Tanoesoedibjo</PERSON>, yang baru bergabung.
"Kami sebagai host harus memberikan roadshow untuk pengenalan.  Kalau ada tokoh baru masuk partai kita akan kenalkan ke kader dan para stakeholder supaya lebih dekat," ungkap <PERSON>Wiranto</PERSON> usai peluncuran Hanura Digital di <LOCATION>Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Senin (25/2/2013)</TIME>.
<PERSON>Wiranto</PERSON> mengaku belum bisa memastikan kapan roadshow memperkenalkan <PERSON>Hary</PERSON>, bekas Ketua <ORGANIZATION>Partai NasDem</ORGANIZATION> itu ke daerah-daerah.
Pasalnya, di beberapa daerah masih sibuk dalam pencalegan.
"Kita cari waktu yang enak," tambah <PERSON>Wiranto</PERSON>.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu, <PERSON>Yuddy Chrisnandi</PERSON> menambahkan, roadshow politik yang dilakukan <PERSON>Hary</PERSON> nanti akan bersama <PERSON>Wiranto</PERSON>.
Roadshow ini tidak bersifat pribadi dilakukan <PERSON>Hary</PERSON>, melainkan akan ditemani <PERSON>Wiranto</PERSON> menyambangi kegiatan partai di wilayah.
"Kita sudah memiliki ketua wilayah di masing-masing provinsi.  Kalau <PERSON>Pak Hary</PERSON> akan roadshow kepartaian dia akan ikut jadwal roadshow wilayah, seperti dalam ajang rapat koordinasi daerah," papar <PERSON>Yuddy</PERSON>.
Juru bicara <ORGANIZATION>Komisi Pemberantasan Korupsi</ORGANIZATION>, <PERSON>Johan Budi Sapto Prabowo</PERSON>, mengatakan lembaganya belum mendapat laporan tentang transaksi mencurigakan dalam pemilu legislatif pada <TIME>9 April 2014</TIME> dari <ORGANIZATION>Badan Pengawas Pemilihan Umum</ORGANIZATION>.
Menurut <PERSON>Johan</PERSON>, lantaran belum diterima, laporan yang dibuat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu belum masuk ranah penindakan KPK.
"Saya sudah cek ke bagian penindakan, belum ada.  Tapi laporan itu memang bisa diusut kalau infonya valid dan ada unsur yang bisa diselidiki," kata <PERSON>Johan</PERSON>, di kantornya, <TIME>Kamis, 5 Juni 2014</TIME>.
Sebagaimana diberitakan, Ketua Bawaslu, <PERSON>Muhammad</PERSON>, mengatakan lembaganya mendapat laporan hasil analisis dari PPATK terkait dengan adanya transaksi mencurigakan dana kampanye partai politik dalam pemilihan umum legislatif, yaitu adanya pejabat yang menyumbang dana kampanye miliaran rupiah ke parpol.
<PERSON>Muhammad</PERSON> berencana melaporkan temuan itu ke KPK.
Sayang, dia enggan mengungkap nama partai dan pejabat yang dimaksudkan.
Menurut <PERSON>Johan</PERSON>, laporan hasil analisis merupakan bahan mentah, sehingga KPK tidak bisa langsung melanjutkan ke proses penindakan.
"Jadi harus ditelaah dulu," ujarnya.
Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia <PERSON>Endriartono Sutarto</PERSON> mengatakan sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan <ORGANIZATION>Partai Nasional Demokrat</ORGANIZATION>.
Pengunduran diri ini berhubungan dengan rencananya mengikuti konvensi calon presiden <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION>.
"Tidak lucu kalau saya aktif di keduanya," kata <PERSON>Endriartono</PERSON> kepada <ORGANIZATION>Tempo</ORGANIZATION>, <TIME>Selasa, 20 Agustus 2013</TIME>.
<PERSON>Endriartono</PERSON> menegaskan, pengunduran dirinya bertujuan menjaga etika politik.
Dia merasa sudah seharusnya tidak aktif di partai asalnya bila menjadi peserta konvensi.
Selain itu, dia juga menunggu bagaimana ketentuan resmi dari<ORGANIZATION> Partai Demokrat</ORGANIZATION>.
<PERSON>Endriartono</PERSON> memastikan keikutsertaannya sebagai peserta konvensi kepada Sekretaris Komite Konvensi <PERSON>Suaidi Marassabessy</PERSON>.
Meskipun sudah nonaktif dari <ORGANIZATION>Partai NasDem</ORGANIZATION>, <PERSON>Endriartono</PERSON> belum memutuskan akan mengundurkan diri dari NasDem.
"Saya masih ingin melihat bagaimana proses selanjutnya," kata dia.
Konvensi yang digelar <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> untuk memilih calon presiden diselenggarakan selama delapan bulan.
Konvensi akan dimulai September mendatang sampai <TIME>April 2014</TIME>, dan dilaksanakan dalam dua tahap.
Tahap pertama, <TIME>September-Desember 2013</TIME>, diisi sosialisasi dan kampanye para capres.
Tahap kedua digelar pada <TIME>Januari-April 2014</TIME>.
Seluruh kegiatan konvensi dilakukan pada tahap kedua ini, termasuk debat antarkandidat.
Kader <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION> yang memutuskan ikut dalam Konvensi calon presiden <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> secara otomatis akan berhenti dari keanggotaannya di partai oposisi tersebut.
Kader tersebut dianggap tidak lagi sejalan dengan aturan partai.
"Kalau ada yang itu, tentu suatu pilihannya.  Artinya, dia sudah meninggalkan aturan main yang ditetapkan partai.  Otomatis keanggotaannya tidak ada lagi di PDI-P," ujar Wakil Sekretaris Jenderal <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION> <PERSON>Hasto Kristianto</PERSON> saat dihubungi <TIME>Kamis (22/8/2013)</TIME>.
<PERSON>Hasto</PERSON> menegaskan keanggotaan tersebut akan langsung gugur meski kader <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION> itu belum secara resmi memenangkan Konvensi Demokrat.
"PDI-P punya aturan main, siapa pun yang ikut konvensi Partai Demokrat, tentu saja dia sudah memiliki agenda politik di luar PDI-P," imbuh <PERSON>Hasto</PERSON>.
Sebelumnya, Komite Konvensi Demokrat menetapkan <QUANTITY>18 nama</QUANTITY> untuk diundang mengikuti tahapan prakonvensi pekan depan.
Sumber Kompas.com di internal komite konvensi menuturkan nama-nama yang sudah hampir pasti masuk sebagai peserta konvensi adalah mantan Wakil Presiden <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON>, Wakil Gubernur Jawa Tengah <PERSON>Rustriningsih</PERSON>, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo <PERSON>Harry Sarundajang</PERSON>, Bupati Kutai Timur <PERSON>Isran Noor</PERSON>, Ketua DPR <PERSON>Marzuki Alie</PERSON>, dan CEO Lion Air <PERSON>Rusdi Kirana</PERSON>.
<PERSON>Rustri</PERSON> merupakan kader <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION>.
<PERSON>Rustri</PERSON> sempat akan diajukan sebagai calon Gubernur Jawa Tengah.
Namun, impian <PERSON>Rustri</PERSON> gagal.
<ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION> akhirnya memilih <PERSON>Ganjar Pranowo</PERSON>.
Anggota komite konvensi <ORGANIZATION>Partai Demokrat,</ORGANIZATION> <PERSON>Vera Febyanthy</PERSON>, mengakui dirinya yang mengusulkan Rustriningsih diundang sebagai peserta konvensi.
Ia melihat Rustri sebagai mutiara terpendam.
"Apalagi dia juga sudah jauh dengan partainya (<ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION>)," ungkap politisi anggota DPR ini.
<ORGANIZATION>Partai Amanat Nasional (PAN)</ORGANIZATION> hingga kini belum menyusun siapa calon Presiden untuk tahun 2014 mendatang.
Mereka mengaku masih terus melakukan konsolidasi organisasi.
"Sampai saat ini belum.  Kita masih konsolidasi organisasi bagaimana target 2014 bisa dua digit," ujar Sekretaris Fraksi PAN, <PERSON>Teguh Juwarno</PERSON> saat ditemui di <LOCATION>gedung DPD, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Rabu (3/8/2011)</TIME>.
Menurut <PERSON>Teguh</PERSON>, pihaknya baru akan membicarakan soal pencapresan pada tahun 2013 mendatang.
"Baru 2013 kita mulai berbicara soal kepemimpinan nasional," jelasnya.
Kendati demikian, <PERSON>Teguh</PERSON> menambahkan kandidat kuat calon presiden di tahun 2014 mendatang masih berasal dari Ketua Umum Partai.
"Mengusung calon kita, sampai saat ini masih ketum sebagai capres 2014," pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri <PERSON>Gamawan Fauzi</PERSON> menyatakan tak akan memanggil dan menegur Wakil Gubernur Jawa Barat <PERSON>Deddy Mizwar</PERSON> yang kini sibuk bermain iklan dan sinetron.
Ia menilai tindakan itu menjadi wewenang dan tugas Gubernur Jawa Barat <PERSON>Ahmad Heryawan</PERSON> dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat.
"Tentu harus juga meminta keterangan Wakil Gubernur," kata <PERSON>Gamawan</PERSON> di <LOCATION>Istana Negara</LOCATION>, <TIME>Kamis, 17 Juli 2014</TIME>.
Ia juga menuturkan setiap kepala daerah memang harus melaporkan daftar kekayaan ke Kementerian Dalam Negeri setiap dua tahun sekali.
Dalam kasus <PERSON>Deddy</PERSON>, dia diduga turut berbisnis sebagai produser sinetron berjudul Para Pencari Tuhan.
"Penghasilan memang harus dilaporkan, sumber kekayaan dari mana, semua wajib," ujarnya.
Kesibukan <PERSON>Deddy</PERSON> sebagai bintang iklan, produser, dan pemain sinetron, kata <PERSON>Gamawan</PERSON>, memang tak dilarang secara tegas dalam undang-undang.
Satu-satunya tolok ukur adalah kinerja <PERSON>Deddy</PERSON> sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat yang harus menjadi prioritas dan tak boleh terganggu.
"Semua itu yang mengatur di tingkat daerah, bukan Kementerian," tuturnya.
Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Anas Urbaningrum</PERSON> mengatakan permasalahan hukum yang melibatkan beberapa kader Demokrat merupakan bagian tantangan dan ujian bagi partainya.
"Ini realitas politik, tentu kami tidak berharap ada masalah hukum.  Prinsipnya Partai Demokrat mendukung proses yang transaparan," kata <PERSON>Anas</PERSON> dalam konferensi pers di acara Sarasehan Satu Dasawarsa Partai Demokrat, <LOCATION>PRJ Kemayoran, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Kamis 15 Desember 2011</TIME>.
Bagi <PERSON>Anas</PERSON> masalah-masalah hukum yang membelit partai ini memiliki hikmah.
Masalah inilah yang mendewasakan <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> untuk terus mandiri dan meningkatkan kinerja.
"Itu menjadi siprit koreksi perbaikan dan peningkatan kinerja.  Itulah modal kami ke 2014. Saya yakin di Indonesia tidak ada partai yang sempurna dan tidak ada masalah.  Dan tahun 2014 kami optimis <ORGANIZATION>Partai Demorat</ORGANIZATION> masih menjadi pilihan utama masyarakat," ujarnya yakin.
Sementara ini, Demokrat enggan tergesa-gesa melansir calon presiden dari partainya untuk berlaga dalam pemilu tahun 2014 nanti.
Bahkan <PERSON>Anas</PERSON> menyatakan baru akan menyebut nama calonnya setelah pemilihan legislatif 2014 rampung.
"Demokrat calonnya 2014 ada.  Kami ingin berhasil dan kami ingin bekerja keras untuk pemilu legislatif tahun mendatang.  Tetapi siapa calonnya kami akan tetapkan setelah pemilu (legislatif) 2014 selesai," ujarnya.
kata dia.
<ORGANIZATION>Partai Hanura</ORGANIZATION> mengaku belum diajak berbicara <PERSON>Joko Widodo-Jusuf Kalla</PERSON> mengenai nama-nama calon menteri yang akan masuk di kabinet.
Demikian dikatakan Ketua DPP Hanura <PERSON>Yuddy Chrisnandi</PERSON> ketika dikonfirmarsi, <TIME>Selasa (29/7/2014)</TIME>.
"<PERSON>Pak Jokowi</PERSON> dan <PERSON>JK</PERSON> baru menyampaikan kriteria," ujar <PERSON>Yuddy</PERSON>.
<PERSON>Yuddy</PERSON> mengaku Hanura siap jika ada kadernya yang masuk dalam kabinet Jokowi-JK.
Namun, nama-nama tersebut akan disaring melalui Ketua Umum Hanura <ORGANIZATION>Wiranto</ORGANIZATION>.
"<PERSON>Pak Wiranto</PERSON> selaku Ketum Hanura memiliki Otoritas prerogatif untuk menentukan siapa kader Hanura yang pantas diusulkan masuk Kabinet," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum Hanura <PERSON>Wiranto</PERSON> mengaku belum melakukan pembahasan kabinet dengan <PERSON>Joko Widodo-Jusuf Kalla</PERSON>.
Termasuk dengan Ketua Umum PDIP <PERSON>Megawati Soekarnoputri</PERSON>.
"Belum ada, ini masih ada waktu usai lebaran," kata <PERSON>Wiranto</PERSON> di <LOCATION>kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Senin (28/7/2014)</TIME>.
Ia mengatakan kabinet yang akan dibentuk oleh <PERSON>Jokowi-JK</PERSON> bukanlah pembagian jatah kepada partai politik.
Namun dipilih secara profesional dan berkualitas.
Ia pun yakin kader Hanura ada yang memenuhi syarat tersebut.
"Pasti ada," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Tantowi Yahya</PERSON> mengatakan, partainya sengaja "menjual" kejayaan Orde Baru di bawah kepemimpinan <PERSON>Soeharto</PERSON>.
Hal itu dikatakan <PERSON>Tantowi</PERSON> saat orasi dalam kampanye Golkar di <LOCATION>Tenis Indoor Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Kamis (3/4/2014)</TIME>.
Menurut <PERSON>Tantowi</PERSON>, lebih baik mengulang masa emas daripada menerawang masa depan yang tidak jelas dan mengawang-awang.
"Partai ini pernah membawa kejayaan.  Banyak yang mengkritisi kampanye Golkar mengagung-agungkan Orde Baru.  Memang kenapa salahnya? Kenapa tidak kita ulangi lagi menjadi negara yang disegani," kata <PERSON>Tantowi</PERSON>.
Menurut dia, kritik yang disampaikan terhadap Golkar terlalu berlebihan.
Kritik itu, kata dia, merupakan upaya untuk membendung kemenangan Golkar.
Ia yakin, Golkar sebagai partai yang selalu berada di lingkaran tiga besar di setiap kali gelaran pemilu akan bisa merebut kemenangan pada pemilu <TIME>9 April</TIME> mendatang.
"Jadi ingat, saudara-saudara.  Selalu ingat nomor lima.  Kita menangkan <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION>," kata dia.
Sebelumnya, <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> menuai kritik karena materi kampanyenya "menjual" masa kejayaan dan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun.
<ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> merasa terusik dengan tudingan anggota Pansus Hak Angket Bank Century, <PERSON>Akbar Faisal</PERSON>, yang menyebut salah satu nasabah Century, <PERSON>AR</PERSON>, sebagai salah satu penyumbang pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009.
Demokrat menilai, tudingan <PERSON>Akbar</PERSON> dianggap telah mencemarkan nama baik Demokrat.
"Si pelontar ini kan, <PERSON>Akbar Faisal</PERSON>, dia sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan anggota dewan terhormat, seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak akurat.  Kami menuntut permintaan maaf karena telah mencemarkan nama baik partai," kata Sekjen <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION>, <PERSON>Amir Syamsuddin</PERSON>, <TIME>Jumat (12/2/2010)</TIME>.
Jika tak mengajukan permohonan maaf, dikatakan <PERSON>Amir</PERSON>, pihaknya akan mempertimbangkan untuk menempuh jalur hukum.
"Menjadi oposisi juga harus menjaga kualitas akurasi apa yang disampaikannya apalagi menyangkut pihak lain," ujar <PERSON>Amir</PERSON>.
<PERSON>AR</PERSON> adalah nasabah Bank Century di Makassar yang menerima penjaminan miliaran rupiah.
Ia merupakan pengusaha bengkel sukses di ibu kota <LOCATION>Sulawesi Selatan</LOCATION> itu.
Pagi tadi, <PERSON>Akbar</PERSON> mengatakan bahwa <PERSON>AR</PERSON> adalah penyumbang dana kampanye SBY-Boediono.
Belakangan, ia meralat ucapannya tersebut.
<ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> mengancam akan memecat <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON> apabila maju sebagai calon presiden dari partai lain.
Ancaman ini diberlakukan setelah rapat pimpinan nasional partai tersebut menegaskan akan mencalonkan Ketua Umumnya, <PERSON>Aburizal Bakrie</PERSON>, sebagai calon presiden pada pemilihan 2014 mendatang.
"Dalam partai, kami menegakkan sanksi, hak memilih dan dipilih, itu sudah dipertimbangkan itu terjadi di dalam partai.  Mau menggunakan hak politik pribadi, ya berhenti dulu dari partai," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Freddy Latumahina</PERSON> seusai Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di <LOCATION>Bogor, Jawa Barat</LOCATION>, <TIME>Ahad, 1 Juli 2012</TIME>.
<PERSON>Freddy</PERSON> menegaskan, <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> tak akan segan memberhentikan mantan Ketua Umum Golkar, <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON>, jika maju sebagai capres dari partai lain.
Dalam empat bulan terakhir, nama <PERSON>Kalla</PERSON> sering disebut akan didaulat beberapa partai menjadi calon presiden.
<ORGANIZATION>Partai Nasional Demokrat</ORGANIZATION> dan P<ORGANIZATION>artai Persatuan Pembangunan</ORGANIZATION> pernah mengatakan siap mendukung <PERSON>Kalla</PERSON>.
Di Golkar, peluang mantan wakil presiden ini sudah tertutup karena Golkar menetapkan <PERSON>Aburizal</PERSON> sebagai capres tunggal.
Menurut <PERSON>Freddy</PERSON>, sikap tegas ini terpaksa diambil partai karena tidak mau mengulang pengalaman dalam dua kali pemilihan presiden lalu.
"Golkar itu satu dan tidak mungkin dipecah belah oleh siapa juga. "
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia <PERSON>Amir Syamsudin</PERSON> memastikan akan mencalonkan diri sebagai calon legislastor dari <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION>.
Dia meyakini pencalonan ini tidak akan mengganggu tugasnya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Bersatu.
"Ketika mencalonkan diri, tidak sepenuhnya kami meninggalkan tugas sebagai menteri," kata <PERSON>Amir</PERSON> ketika dihubungi Tempo, <TIME>Senin, 8 April 2013</TIME>.
Dia menyatakan, salah satu kiat terpenting adalah cara membagi waktu antara tugas pemerintahan dan kampanye sebagai caleg.
Pada pemilu sebelumnya, Amir merupakan calon legislator dari daerah pemilihan <LOCATION>Sulawesi Tenggara</LOCATION>.
<PERSON>Amir</PERSON> menjelaskan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada panitia pencalegan akan ditempatkan di daerah pemilihan mana.
"Saya serahkan sepenuhnya kepada DPP," kata dia.
<PERSON>Amir</PERSON> menuturkan, salah satu alasan dirinya bersedia mencalonkan diri adalah untuk menarik minat pemilih.
Menurut dia, sebagai menteri, dirinya dikenal oleh masyarakat luas.
Namun dia belum memastikan jika kelak terpilih apakah akan mengambil kursi di parlemen Senayan atau tidak.
"Kami hanya menjadi vote getter," kata <PERSON>Amir</PERSON>.
<PERSON>Amir</PERSON> menyatakan belum berkomunikasi dengan empat koleganya terkait pencalonan ini.
Namun, dia menjelaskan, mereka menggunakan hak sebagai warga negara untuk menjadi caleg.
"Yang penting persyaratan formal sudah terpenuhi," ujarnya.
Selain <PERSON>Amir</PERSON>, <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> masih menyisakan empat nama lain di kursi menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
Empat menteri itu adalah Menteri Perhubungan <PERSON>E.
E.
Mangindaan</PERSON>, Menteri Pemuda dan Olahraga <PERSON>Roy Suryo</PERSON>, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral <PERSON>Jero Wacik</PERSON>, dan Menteri Koperasi dan UKM <PERSON>Syarief Hasan</PERSON>.
Wakil Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Gerindra</ORGANIZATION> <PERSON>Edy Prabowo</PERSON> menyatakan partainya tak akan sakit hati dengan bergabungnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke koalisi Jokowi-Jusuf Kalla dalam pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, <TIME>Selasa (7/10/2014)</TIME> malam.
Menurut Edy, koalisi Merah Putih tetap percaya PPP akan kembali lagi.
"PPP keluar, kami tidak merasa ini kemudian sakit hati.  Selama lima kali pertempuran sebelumnya kan kami nggak apa-apa," ujar <PERSON>Edy</PERSON> di <LOCATION>Kompleks Parlemen</LOCATION>, <TIME>Selasa</TIME>.
<PERSON>Edy</PERSON> mengaku apabila saat ini PPP tengah berseberangan dengan koalisi Merah Putih, maka itu adalah hal yang wajar.
"Nanti ke depan masih tetap di KMP.  Hanya untuk pemilihan ini saja.  Biar lah PPP menikmatinya hari ini," ucap dia.
Keputusan PPP bergabung ke koalisi Jokowi-JK malam ini diakui <PERSON>Edy</PERSON> tidak bisa lagi diubah.
Koalisi Merah Putih, diakuinya, juga tidak bisa terlalu iut campur pada proses di internal partai berlambang ka'bah itu.
"Dalam sikap dan pandangan kami, sebagai ketua fraksi MPR, kami tetap solid dan yakin," kata dia.
Seperti diketahui, PPP akhirnya resmi bergabung ke koalisi Jokowi-JK pada pemilihan pimpinan MPR malam ini.
PPP mendapatkan kursi Wakil Ketua MPR dengan mengusung nama <PERSON>Hasrul Azwar</PERSON>.
Keputusan PPP berpindah haluan ini lantaran koalisi Merah Putih tidak bisa memberikan kursi pimpinan MPR.
PPP lalu menandatangani kontrak bersaama anggota koalisi lainnya.
Namun, kontrak hanya berlaku untuk kebijakan terkait pemilihan pimpijnan MPR.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) <PERSON>Gamawan Fauzi</PERSON> menegaskan keputusan perpanjangan jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) <PERSON>Sri Sultan Hamengku Buwono X</PERSON> setahun ke depan lahir dari usul Sultan sendiri.
Demikian dikemukakan Mendagri usai pertemuan Presiden <PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)</PERSON> dan <PERSON>Sultan</PERSON> di <LOCATION>Istana Negara Jakarta</LOCATION>, <TIME>Selasa (27/9/2011)</TIME>, malam.
"<PERSON>Pak Sultan</PERSON> justru usulkan ke Presiden satu tahun.  Pak Presiden justru tidak menawarkan ke Pak Sultan.  Sultan bilang sebaiknya setahun agar UU Keistimewaan Yogyakarta ini bisa diselesaikan dalam setahun ini," kata <PERSON>Mendagri</PERSON>.
<PERSON>Mendagri</PERSON> menjelaskan tahapan pelaksanaan UU akan disokong sejumlah aturan lainnya.
<PERSON>Mendagri</PERSON> juga menuturkan akan landasan hukum dalam pelaksanaan UU tersebut.
"Ada lagi nanti masa persiapan untuk tahap pelaksanaan karena UU selesai kita  akan selesaikan lagi PP-nya.  Setelah PP lalu Perda-nya.  Dengan begitu nanti landasan perpanjangan berdasarkan UU yang baru.  Kiami harap dalam satu tahun ini UU itu selesai," ujar <PERSON>Mendagri</PERSON>.
Dijelaskan <PERSON>Mendagri</PERSON>, presiden akan mengeluarkan keputusan presiden sebelum <TIME>8 Oktober</TIME> mendatang.
"Soal perpanjangan jabatan Sultan akan disepakati dan Presiden akan keluarkan Kepres untuk perpanjangan masa jabatan Sultan sebelum <TIME>8 Oktober 2011</TIME>," ujar <PERSON>Mendagri</PERSON>.
Politisi senior <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION>, <PERSON>Zaenal Bintang</PERSON>, berpendapat bahwa evaluasi pada <PERSON>Aburizal Bakrie (Ical)</PERSON> sebagai calon presiden dari Golkar harus dilakukan.
Ada beberapa alasan yang diajukan <PERSON>Zaenal</PERSON> terkait hal itu.
Menurut dia, salah satu alasannya adalah, <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> akan mengalami kesulitan memenangi pemilu legislatif setelah <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION> menunjuk <PERSON>Joko Widodo (Jokowi)</PERSON> sebagai calon presiden.
"Evaluasi capres Golkar mutlak harus dilakukan karena fenomena <PERSON>Jokowi</PERSON>," kata <PERSON>Zaenal</PERSON>, di <LOCATION>Cikini, Jakarta Pusat</LOCATION>, <TIME>Minggu (16/3/2014)</TIME>.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) tersebut mengatakan, dinamika politik nasional seketika berubah ketika muncul sosok <PERSON>Jokowi</PERSON>, terlebih setelah ia dipastikan menjadi calon presiden dari PDI-P.
Waktu penetapan Ical sebagai calon presiden dilakukan jauh hari tanpa mempertimbangkan dinamika yang terjadi saat ini.
<PERSON>Zaenal</PERSON> menambahkan, Ical akan gagal memenuhi target perolehan 30 persen suara dalam pemilu legislatif.
Menurut dia, tidak ada alasan untuk tidak melakukan evaluasi terhadap calon presiden <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION>.
"Sangat naif kalau Golkar memaksakan <PERSON>Ical</PERSON> menghadapi <PERSON>Jokowi</PERSON>.  Pasti akan ada pemberontakan di internal Golkar kalau tidak dievaluasi," ujarnya.
Rumor penggoyangan Ical sebagai calon presiden <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> beberapa kali muncul dari Ketua DPP <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Yorrys Raweyai</PERSON> dan <PERSON>Priyo Budi Santoso</PERSON>.
<PERSON>Yorrys</PERSON> mengatakan bahwa kini mulai muncul opsi bagi <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> untuk mengusung capres dari eksternal dan cawapres dari internal.
Opsi tersebut muncul dari hasil pengamatan elektabilitas <PERSON>Ical</PERSON> yang stagnan, dan elektabilitas <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> yang melorot di bawah bayang-bayang <ORGANIZATION>PDI Perjuangan</ORGANIZATION>.
Menurut <PERSON>Priyo</PERSON>, evaluasi terhadap Ical akan terjadi jika perolehan suara pada pemilu legislatif jauh dari angka yang ditargetkan.
Presiden <PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono</PERSON> menegaskan komitmen pemerintahan yang dipimpinya untuk memberantas korupsi.
Hari ini, digelar rapat kordinasi yang dihadiri pimpinan semua lembaga negara yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Tujuan rapat koordinasi ini tentu ingin terus menghidupkan semangat dan komitemen yang tinggi, utamanya dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi," kata <PERSON>Presiden</PERSON> saat memberikan sambutan sebelum rapat di <LOCATION>Kantor Presiden</LOCATION>, <TIME>Senin (13/07)</TIME>.
<PERSON>Presiden</PERSON> berharap koordinasi dan komunikasi antar lembaga negara dalam pemberantasan korupsi dapat terjalin dengan baik sehingga tercipta sinergi.
"Jangan pernah pudar semangat dan komitmen itu karen ini prioritas kita, amanah reformasi," katanya.
Pemberantasan korupsi diperlukan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang semakin bersih.
<PERSON>Yudhoyono</PERSON> menyatakan sudah banyak yang dilakukan pemerintahanya selama kurang lebih 5 tahun dalam pemberantasan korupsi.
"Kalau obyektif banyak telah dicapai untuk mencegah dan memberantas korupsi, meningkatkan reformasi birokrasi, pelayanan publik, mengembalikan aset-aset negara yang sempat dikorupsi, ada pencapaian kita," katanya.
Kemudian, penilaian lembaga independen baik dalam dan luar negeri juga telah mengakui pencapaian itu.
"Kita perlu pelihara semangat dan komitmen tinggi untuk berbuat lebih baik lagi di masa depan," katanya.
Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON>, empat pimpinan KPK, <PERSON>Chandra Hamzah</PERSON>, <PERSON>Haryono Umar</PERSON>, <PERSON>Bibit Samad Riyanto</PERSON> dan <PERSON>M Jasin</PERSON>.
Kemudian, ada Ketua MA <PERSON>Harifin A Tumpa</PERSON>, Kapolri B<PERSON>ambang Hendarso Danuri</PERSON>, Ketua BPK <PERSON>Anwar Nasution</PERSON>, Ketua BPKP <PERSON>Didi Widayadi</PERSON>, Menkopolkam <PERSON>Widodo AS</PERSON>, Menkumham <PERSON>Andi Matalata</PERSON>, Mensesneg <PERSON>Hatta Rajasa</PERSON> dan Sekertaris Kabinet <PERSON>Sudi Silalahi</PERSON>.
Rapat kemudian berlangsung tertutup dan hanya terbuka saat presiden memberikan pengantar sebelum rapat.
Adik kandung <PERSON>Prabowo Subianto</PERSON>, <PERSON>Hasyim Djojohadikusumo</PERSON> mengaku tak tahu persis, mantan Menteri Keuangan <PERSON>Sri Mulyani</PERSON> bakal menjadi salah satu kandidat capres di 2014.
<PERSON>Hasyim</PERSON> kemudian mempersilahkan, bila saat ini ada tim <PERSON>Sri Mulyani</PERSON> yang sudah bekerja untuk suksesi di 2014.
"Silahkan saja kalau <PERSON>Bu Sri Mulyani</PERSON> mau maju, itu demokrasi.  Siapa saja boleh maju," kata <PERSON>Hasyim</PERSON> usai menggelar jumpa pers DPP <ORGANIZATION>Partai Gerindra</ORGANIZATION> di <LOCATION>Pulau Dua Senayan</LOCATION>, <TIME>Selasa (26/07/2011)</TIME>.
<PERSON>Hasyim</PERSON> yang tak lain salah seorang Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini kemudian mengungkap, sesuatu hal yang tak akan mungkin terjadi, kakaknya, <PERSON>Prabowo Subianto</PERSON> akan bersanding dengan <PERSON>Sri Mulyani</PERSON> dalam pertarungan Pilpres 2014 nanti.
"Saya kira tidak ya, ibu <PERSON>Sri Mulyani</PERSON> kan menganut sistem neoliberalisme, dan Gerindra kan menolak.  Jadi, tak mungkin terjadi.  Meski, dalam politik segala sesuatu bisa saja muncul," ujarnya.
Konsep neoliberalisme, Hasyim menegaskan haruslah dibatasi.
Apalagi sistem ekonomi liberal yang dianut oleh pemerintahan saat ini (SBY-Boediono), banyak yang harus dimodifikasi agar lebih pro rakyat.
Sementara konsep <PERSON>Sri Mulyani</PERSON>, lebih neoliberalisme.
"Tapi jangan salah, hubungan kami dengan beliau (Sri Mulyani) sangat dekat.  Tapi, konsepnya beda dengan kami, konsep pemerintahan yang sekarang, kelanjutan dari apa yang dijalankan Bu Sri saat beliau menjabat menteri keuangan," tegasnya.
Wakil Presiden <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON> mengatakan kisruh yang terjadi antara <ORGANIZATION>Komisi Pemberantasan Korupsi</ORGANIZATION> dan kepolisian bukan masalah politik.
<PERSON>Kalla</PERSON> mengatakan masalah tersebut segera diselesaikan melalui jalur hukum.
"Itu bukan masalah politik dan keyakinan atau agama, tapi masalah perilaku," ujar <PERSON>JK</PERSON> saat membuka Kongres Umat Islam Indonesia di <LOCATION>Keraton Yogyakarta</LOCATION>, <TIME>Senin, 9 Februari 2015</TIME>.
"Segera diperbaiki, bukan masalah politik yang akan mengguncang bangsa ini. " Silang sengkarut antara KPK-Polri bermula dari penetapan tersangka calon kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi selama ia menjabat Kepala Pembinaan Karier di Mabes Polri pada 2006-2010.
Sejak penetapan tersangka itu, sejumlah pimpinan KPK dikejutkan dengan sejumlah kasus pidana yang membelit mereka.
Wakil Ketua KPK <PERSON>Bambang Widjojanto</PERSON> ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Resese Kriminal Polri.
Setelah <PERSON>Bambang</PERSON>, pimpinan KPK lainnya menyusul menjadi terlapor dalam sejumlah kasus, seperti Ketua KPK Abraham Samad, dilaporkan dalam dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.
Adapun Presiden <PERSON>Joko Widodo</PERSON> berjanji bakal menyelesaikan sengkarut ini sepulangnya dia dari lawatan ke tiga negara <LOCATION>Asia Tenggara</LOCATION>, yakni <LOCATION>Malaysia</LOCATION>, <LOCATION>Brunei Darussalam</LOCATION>, dan <LOCATION>Filipina</LOCATION>, pada <TIME>Selasa, 10 Februari 2015</TIME>.
Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Anas Urbaningrum</PERSON> mengatakan, DPR tak perlu marah atau gusar dengan aksi coretan yang dilakukan artis <PERSON>Pong Hardjatmo</PERSON> di atap <LOCATION>Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Jumat (30/7/2010)</TIME> siang.
Seperti dikabarkan, <PERSON>Pong</PERSON> secara mengejutkan menuliskan "jujur, adil, tegas" dengan cat semprot berwarna merah untuk mengungkapkan kekesalannya atas kinerja pemerintah dan Dewan.
"DPR tidak perlu marah dengan apa yang dilakukan <PERSON>Pak Pong</PERSON>.  Lebih baik dipandang dari sudut yang positif," kata <PERSON>Anas</PERSON> dalam pesan singkatnya kepada Kompas.com, malam ini.
Menurutnya, tindakan <PERSON>Pong</PERSON> bisa dilihat sebagai harapan publik agar Dewan meningkatkan kinerja.
"Marah tidak menolong apa-apa.  Spirit untuk memperbaiki kinerja dan terbuka terhadap kritik adalah pilihan yang terbaik," kata mantan Ketua Fraksi <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> DPR RI ini.
Akibat aksi tersebut, <PERSON>Pong</PERSON> harus mengganti rugi mencat atap yang telah dia kotori.
Wakil Ketua DPR <PERSON>Priyo Budi Santoso</PERSON> sempat menyayangkan aksi corat-coret yang dilakukan sebagai wujud menyampaikan aspirasi.
"Caranya kenapa harus corat coret? Menyampaikan aspirasi silakan saja.  Namanya juga rumah rakyat.  Tapi kan tidak harus dengan mencoret," ujar <PERSON>Priyo</PERSON>.
Ketua DPP <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION>, <PERSON>Agung Laksono</PERSON> mengungkapkan ada rencana pertemuan antara <PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)</PERSON> dan <PERSON>Aburizal Bakrie (Ical)</PERSON> dalam waktu dekat.
"Saya belum tahu mekanismenya (pertemuannya).  Apakah dikirim langsung (undangan) kepada Beliau (Ical) atau dikirim melalui kurir," kata <PERSON>Agung</PERSON> yang juga Menko Kesra ini di <LOCATION>kompleks Istana Kepresidenan Jakarta</LOCATION>, <TIME>Selasa (1/3/2011)</TIME>.
Menurut dia, dalam pertemuan itu Golkar kemungkinan akan meminta penjelasan dari SBY mengenai kondisi koalisi partai politik pendukung pemerintah.
"Kalau (minta) penjelasan itu bisa saja," kata dia.
Menyoal antara hubungan <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> dan <ORGANIZATION>PKS</ORGANIZATION> yang dikabarkan kurang kondusif, <PERSON>Agung</PERSON> tidak mengetahui.
Namun, kata dia, boleh saja itu ikut dibahas sebagai bahan bagi Golkar.
"Selama kurang lebih setahun (koalisi) seperti apa, kalau kurang, kurangnya di mana," kata <PERSON>Agung</PERSON>.
Dia membantah jika dikatakan banyak langkah kontradiktif yang dilakukan Golkar belakangan ini terkait koalisi.
"Jika ada statement (pernyataan) dari anggota DPR itu kan sifatnya pribadi bukan atas nama partai," kata <PERSON>Agung</PERSON>.
Koalisi belakangan dikabarkan retak menyusul sikap <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> dan <ORGANIZATION>PKS</ORGANIZATION> yang tidak sependapat dengan anggota koalisi lainnya.
Itu misalnya terlihat dari sikap kedua partai ini pada hak angket mafia pajak yang sedang bergulir di DPR RI lalu.
Ini membuat banyak pihak beranggapan Golkar dan PKS akan didepak dari anggota koalisi.
Politisi senior <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON> menilai, hasil hitung cepat sejumlah lembaga yang menunjukkan perolehan suara Golkar berada di kisaran <QUANTITY>14-16 persen</QUANTITY>, cukup baik.
Dengan perolehan ini, <PERSON>JK</PERSON> memprediksi, <ORGANIZATION>Golkar</ORGANIZATION> tak akan mengubah keputusan terkait pencalonan Ical sebagai bakal capres.
Menurut <PERSON>JK</PERSON>, meski tak mencapai target <QUANTITY>25 persen</QUANTITY>, hasil ini tak jauh berbeda dengan Pemilu 2009.
"Kan bagus sama kayak Pemilu 2009 stabil di <QUANTITY>14 persen</QUANTITY>.  Tidak semua target itu harus dicapai," kata <PERSON>JK</PERSON>, sesaat sebelum bertemu Ketua Umum DPP <ORGANIZATION>Partai Nasdem</ORGANIZATION>, <PERSON>Surya Paloh</PERSON>, di <LOCATION>Kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat</LOCATION>, <TIME>Jumat (11/4/2014)</TIME> malam.
Terkait wacana evaluasi pencapresan <PERSON>Ical</PERSON>, <PERSON>JK</PERSON> enggan campur tangan.
Menurutnya, perlu atau tidaknya evaluasi pencapresiden <PERSON>Ical</PERSON> sepenuhnya wewenang pengurus.
Ia mengaku tak punya wewenang karena posisinya saat ini hanya sebagai senior partai.
"Saya serahkan kepada Golkar.  Itu kebijakan, pengurus saya tidak berhak mencampuri," kata Wakil Presiden 2004-2009 ini.
<ORGANIZATION>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</ORGANIZATION> membantah kedatangan Ketua Umum, <PERSON>Surya Dharma Ali (SDA)</PERSON> ke <LOCATION>Istana Merdeka</LOCATION> bertemu <PERSON>Presiden SBY</PERSON> untuk meminta restu untuk mengamankan posisi di Pemerintahan dan internal partai.
Kedatangan PPP hanya sebatas mengundang SBY untuk hadir membuka Muktamar PPP awal Juli nanti.
"Itu pemberitaan miss leading, kita bertemu SBY hanya untuk mengundang dan audiensi bukan meminta restu, kita tak butuh restu presiden, yang terjadi kemarin untuk berkenan membuka Muktamar PPP," ujar Ketua DPP <PERSON>Lukman Hakim Syaifuddin</PERSON> saat ditemui di <LOCATION>gedung DPR, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Kamis (23/6/2011)</TIME>.
Menurut <PERSON>Lukman</PERSON>, kedatangan <PERSON>Surya Dharma Ali</PERSON> dengan membawa 32 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PPP bertemu SBY lantaran memang bertepatan dengan agenda internal PPP.
Agenda pertemuan dengan SBY juga sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari sebelumnya.
"Ya karena kebetulan bertepatan dengan pertemuan dengan wilayah, dan kita pakai momentum itu, lalu kita minta teman-teman wilayah," jelasnya.
PPP lanjut <PERSON>Lukman</PERSON> juga merasa terhormat bisa diterima di <LOCATION>Wisma Negara</LOCATION> oleh Presiden SBY.
"Kita justru senang sekali, semakin banyak kita diterima presiden kita semakin senang, kita surprise karena diterima di Wisma Negara," jelas <PERSON>Lukman</PERSON>.
Sementara itu saat ditanyakan apakah kedatangan <PERSON>Surya Dharma Ali</PERSON> tersebut juga upaya untuk unjuk gigi kepada pesaingnya untuk memperebutkan kursi ketua umum pada Muktamar awal Juli nanti, <PERSON>Lukman</PERSON> dengan tegas membantahnya.
"Kalau unjuk gigi sudah dilakukan sebelumnya disitu bukan saat bertemu presiden, PPP tradisinya panjang, itu sudah era masa lalu," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya Ketua Umum PPP, <PERSON>Surya Dharma Ali</PERSON> dan 32 DPW PPP melakukan pertemuan dengan Presiden SBY.
Kedatangan mereka bermaksud untuk mengundang SBY dalam pembukaan muktamar PPP awal Juli nanti.
Mantan hakim konsitusi, <PERSON>Maruarar Siahaan</PERSON>, mengatakan peluang dibatalkannya mekanisme pemilihan kepala daerah melalui dewan perwakilan rakyat daerah dalam UU Pilkada saat melakukan uji materi di <ORGANIZATION>Mahkamah Konstitusi</ORGANIZATION>, hanya <QUANTITY>50 persen</QUANTITY>.
Musababnya, dua tafsir mengenai mekanisme pilkada, baik langsung atau pun melalui DPRD sama-sama tidak melanggar konstitusi.
"Jadi nanti tergantung bagaimana majelis hakim yang menentukan," kata <PERSON>Maruarar</PERSON>, saat dihubungi, <TIME>Jumat, 26 September 2014</TIME>.
"Terlepas dari doktrin konsistensi bahwa itu adalah prinsip konstitusi, yang tidak harus berubah atas tafsir dalam undang-undang tersebut. " Namun menurut <PERSON>Maruarar</PERSON>, sebenarnya pilkada melalui DPRD sudah tidak berlaku lagi sejak amandemen kedua UUD 1945, yang dilakukan pada tahun 2000.
Di dalam Pasal 18 UUD 1945, itu terdapat aturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang dipilih secara demokratis.
Artinya, kata <PERSON>Maruarar</PERSON>, amandemen saat itu sudah mengamanatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dengan cara pemilihan langsung.
"Jadi amanat konstitusi sudah tidak memberikan lagi wewenang kepada DPRD untuk memilih kepala daerahnya," ujar <PERSON>Maruarar</PERSON>.
"Kedaulatan saat ini ada di tangan rakyat, jadi memang pilkadanya harus dilakukan langsung. "
<ORGANIZATION>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</ORGANIZATION> bersyukur atas lolosnya mereka, dalam tahap verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilihan umum 2014.
"Sejak awal kami menyatakan, Insya Allah tidak akan ada kesulitan bagi kami yang sudah delapan kali mengikuti pemilu," ujar Sekretaris Jenderal PPP <PERSON>M Romahurmuziy</PERSON>, <TIME>Minggu (28/10/2012)</TIME> malam.
Menurut <PERSON>Romy</PERSON>, panggilan politikus asal <LOCATION>Yogyakarta</LOCATION> itu, PPP berharap seluruh komponen bangsa menerima hasil putusan <ORGANIZATION>Komisi Pemilihan Umum (KPU)</ORGANIZATION>.
Semua pihak diharapkan bisa berlapang dada, sebagai momentum konsolidasi demokrasi ke depan melalui penyederhanaan parpol.
"Ini adalah keniscayaan, untuk peningkatan kualitas demokrasi kita," ucap <PERSON>Romy</PERSON>.
Pada Minggu malam, KPU mengumumkan hasil verifikasi administrasi parpol peserta Pemilu 2014.
Hanya 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, dan berlanjut ke tahap verifikasi faktual.
Sebanyak 18 parpol lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Pada tahap verifikasi awal sebelumnya, KPU meloloskan 34 parpol dari total 46 parpol yang mendaftar untuk diverifikasi sebagai peserta Pemilu 2014.
Ketua Umum Partai <ORGANIZATION>Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</ORGANIZATION>, <PERSON>Sutiyoso</PERSON> mengaku belum mengetahui nama kandidat menteri yang akan membantu pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada pemerintahan mendatang.
<PERSON>Sutiyoso</PERSON> mengatakan dirinya hanya diminta tim Jokowi-JK untuk memberi masukan mengenai struktur pemerintahan.
"Belum, kalo saya memberikan masukan, memang ada komunikasi.  Memang ada suatu kesempatan membicarakan tentang struktur.  Pentingnya memanage menteri dengan prinsip the right person on the right place.  Itu yang penting," ujar <PERSON>Sutiyoso</PERSON>, di <LOCATION>Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan</LOCATION>, <TIME>Senin (1/9/2014)</TIME>.
<PERSON>Sutiyoso</PERSON> mengatakan dalam komunikasi dengan tim Jokowi-JK, presiden terpilih tersebut menginginkan kabinetnya ramping, namun harus memiliki fungsi yang banyak.
Namun, <PERSON>Sutiyoso</PERSON> mengatakan rampingya suatu kabinet tidak dapat merujuk pada negara lain.
"Ramping tapi kaya fungsi.  Tapi ramping itu relatif, rampingnya Malaysia dan Singapura belum tentu cocok dengan Indonesia," ujar <PERSON>Sutiyoso</PERSON>.
Selain itu mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mengaku dalam komunikasi dengan tim Jokowi-JK, dirinya telah menyiapkan sejumlah kriteria untuk mengisi jabatan dalam pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun ke depan.
"Saya hanya menyiapakan , departemen mana yang dibutuhkan, kriteria kaya gini latar belakang kaya gini, pendidikan kaya gini, Kalo misal tempatnya tidak gimana?," ujar <PERSON>Sutiyoso</PERSON>.
<PERSON>Sutiyoso</PERSON> mengatakan kriteri yang disodorkannya tersebut disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan <PERSON>Jokowi</PERSON>.
Kriteria tersebut yakn memiliki kapabilitas, integritas, kepemimpinan, serta memiliki rekam jejak yang baik.
"Permintaan beliau kan orang yang memiliki kapabilitas integritas, track record dan mempunyai leadership.  Pemimpin departemen kan tidak hanya pemimpin yang ada di jakarta saja, misalnya kementrian PU, kan itu ada dinas PU propinsi, ada dinas PU di kab kota kalau dia tidak punya leadership bagaimana?" ujar <PERSON>Sutiyoso</PERSON>.
Pengamat politik dari <ORGANIZATION>Universitas Indonesia</ORGANIZATION> <PERSON>Arbi Sanit</PERSON> mengatakan Kongres III <ORGANIZATION>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan</ORGANIZATION> di <LOCATION>Bali</LOCATION> hanya akan jadi ajang seremonial, tanpa banyak yang bisa dilakukan peserta kongres.
"Kongres belum berlangsung tapi sudah selesai," kata <PERSON>Arbi</PERSON> saat dihubungi Tempo, <TIME>Ahad (4/3)</TIME>.
Apapun keputusan Kongres di <LOCATION>Bali</LOCATION> yang akan dilangsungkan <TIME>6-9 April</TIME> mendatang itu telah diketahui sejak sekarang.
<PERSON>Arbi</PERSON> mencontohkan hasil Kongres tetap akan mengukuhkan <PERSON>Megawati Soekarnoputri</PERSON> sebagai ketua umum partai, dan <PERSON>Puan Maharani</PERSON> sebagai wakil ketua umum.
"Begitu juga garis politik, PDIP akan tetap jadi oposisi," ujarnya.
Menurut dia, PDIP mempunyai problem besar untuk berubah menjadi partai modern.
Sepanjang <PERSON>Megawati</PERSON> masih ada, PDIP tetap akan menjadi partai tradisonal yang mengandalkan kharisma keluarga <PERSON>Soekarno</PERSON>.
Bila Mega tidak lagi memimpin dan kepemimpinan PDIP diteruskan ke trah Soekarno, kata <PERSON>Arbi</PERSON>, makin sulit bagi PDIP untuk untuk bersaing dengan partai-partai lain.
"Suara partai akan merosot.  PDIP akan jadi partai kecil," katanya.
Ketua Umum Demokrat <PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) </PERSON>memberikan keterangan seputar partainya di <LOCATION>Istana Negara</LOCATION>.
Atas hal itu <ORGANIZATION>Partai Gerindra</ORGANIZATION> mengingatkan sikap yang dilakukan Presiden RI itu.
"<PERSON>SBY</PERSON> saya kira perlu lebih memilah-milah ke depan, kapan dan dimana harus bicara sebagai Presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan, dan kapan bicara sebagai ketua umum partai politik," kata Anggota Dewan Pembina Gerindra <PERSON>Martin Hutabarat</PERSON> ketika dihubungi, <TIME>Kamis (18/4/2013)</TIME>.
<PERSON>Martin</PERSON> mengatakan hal itu diperlukan untuk pendidikan politik dan pengembangan wawasan bernegara pada masyarakat.
Anggota Komisi III itu menilai tidak tepat mencampuradukan berbagai jabatan dalam satu tindakan.
"Beliau juga sudah berkali-kali berjanji akan mengurus politik partainya akhir pekan dan tidak akan menggunakan fasilitas negara," ujar <PERSON>Martin</PERSON>.
<PERSON>Martin</PERSON> menjelaskan konsistensi atas ucapan itu perlu ditunjukkan untuk menjadi contoh pemimpin yang baik dilihat masyarakat.
Diketahui, Presiden <PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono</PERSON> memberikan keterangan pers terkait perkembangan <ORGANIZATION>partai Demokrat</ORGANIZATION>, <TIME>Rabu (17/4/2013)</TIME> malam.
Hal yang dibicarakan mengenai batalnya <PERSON>Yenny Wahid</PERSON> bergabung ke <ORGANIZATION>Partai berlambang Bintang Mercy</ORGANIZATION> itu.
Ketua <ORGANIZATION>Fraksi Demokrat DPR</ORGANIZATION> <PERSON>Jafar Hafsah</PERSON> mengatakan, partai dan fraksi tak pernah mengeluarkan surat izin kepada anggotanya, <PERSON>M Nazaruddin</PERSON>, untuk pamit dari kegiatan DPR dan pergi ke <LOCATION>Singapura</LOCATION>.
Namun, <PERSON>Jafar</PERSON> mengakui ada surat izin yang diajukan <PERSON>Nazaruddin</PERSON>.
"Kami tidak pernah mengeluarkan surat izin, tetapi dia masukan surat izin sambil berangkat.  Surat-surat sakit memang pemberitahuan, tapi kami tidak pernah mengeluarkan surat izin sakit," katanya di <LOCATION>Gedung DPR, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Selasa (31/5/2011)</TIME>.
<PERSON>Jafar</PERSON> menegaskan, meskipun sudah memperoleh izin, fraksi tidak bisa menahan kepergian <PERSON>Nazaruddin</PERSON>.
Menurut dia, hanya lembaga hukum yang bisa menahan kepergiannya.
Sementara itu, terkait tugas-tugas Dewan yang terbengkalai ketika izin, <PERSON>Jafar</PERSON> melepaskan penilaian <PERSON>Nazaruddin</PERSON> kepada Badan Kehormatan DPR sesuai dengan aturan main.
Begitu pula jika KPK mau menindaklanjuti dugaan kasus hukum yang melibatkannya.
"Kami serahkan pada lembaga hukum, fraksi tidak akan menghalangi, justru membantu," tambahnya.
Namun, menurut dia, tak ada batas waktu untuk anggota Dewan memperoleh izin jika alasannya sakit.
Namun, <PERSON>Jafar</PERSON> juga mengiyakan bahwa partai akan membentuk tim untuk membujuk <PERSON>Nazaruddin</PERSON> pulang.
Salah satunya, anggota DPR, <PERSON>Sutan Bhatoegana</PERSON>.
Nama <PERSON>Nazaruddin</PERSON> setidaknya disebut dalam tiga kasus.
Pertama, dugaan pelecehan seksual terhadap seorang sales promotion girl.
Kedua, dugaan suap wisma atlet SEA Games di Palembang yang melibatkan Sekretaris Kemenpora <PERSON>Wafid Muharram</PERSON>.
Terakhir, namanya dilaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi <PERSON>Mahfud MD</PERSON> kepada Ketua Dewan Pembina <ORGANIZATION>Partai Demokrat </ORGANIZATION><PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono</PERSON> karena memberikan uang sebesar <QUANTITY>120.000 dollar Singapura</QUANTITY> kepada Sekjen MK <PERSON>Janedjri Gaffar</PERSON>.
<PERSON>Nazaruddin</PERSON> pergi ke <LOCATION>Singapura</LOCATION> hari <TIME>Senin (23/5/2011)</TIME>, satu hari sebelum KPK mengeluarkan cekal pada <TIME>Selasa (24/5/2011)</TIME>.
Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)</ORGANIZATION> <PERSON>Megawati Soekarnoputri</PERSON> mengatakan, kasus yang diduga melibatkan politisi <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION>, <PERSON>M Nazaruddin</PERSON>, menunjukkan pemberantasan korupsi di <LOCATION>Indonesia</LOCATION> masih bersifat tebang pilih.
Jika kondisi <LOCATION>Indonesia</LOCATION> hendak diperbaiki bersama-sama, mantan presiden ini meminta pemberantasan korupsi dilakukan tanpa pandang bulu.
<PERSON>Megawati</PERSON> juga berharap partai politik yang berkuasa saat ini tidak bertindak seenaknya.
"Dengan segala hormat, jangan lantaran partai penguasa lalu seenaknya sendiri.  Itu seperti zaman Orde Baru saja," kata <PERSON>Megawati</PERSON> di <LOCATION>Palangkaraya, Kalimantan Tengah</LOCATION>, <TIME>Kamis (26/5/2011)</TIME>.
Meski demikian, <PERSON>Megawati</PERSON> tetap menyerahkan persoalan tersebut kepada penegak hukum, yakni Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Saya serahkan masalah itu, apakah lembaga-lembaga itu akan menjadi alat kekuasaan atau bisa menjalankan tanggung jawabnya," ujarnya.
Dalam beberapa pekan terakhir, dugaan keterlibatan eks Bendahara Umum <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>M Nazaruddin</PERSON> dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games menjadi sorotan.
<ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> menganggap perguliran kasus ini merusak citra partai.
Senin lalu, melalui keputusan Dewan Kehormatan Demokrat, <PERSON>Nazaruddin</PERSON> dicopot dari jabatan strukturalnya di partai.
Kendati demikian, ia masih berstatus sebagai wakil rakyat di Komisi VII DPR dan Bendahara Fraksi Demokrat di DPR.
Ketua Dewan Pembina <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Susilo Bambang Yudhoyono</PERSON> menganggap kasus Nazaruddin sebagai musibah bagi partai yang dibentuknya pada tahun 2004 itu.
Wakil Ketua Dewan Pembina <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Marzuki Alie</PERSON> menyatakan, <PERSON>Anas Urbaningrum</PERSON> akan langsung dinonaktifkan dari posisi ketua umum apabila ditetapkan oleh <ORGANIZATION>Komisi Pemberantasan Korupsi</ORGANIZATION> sebagai tersangka dalam kasus korupsi.
<PERSON>Anas</PERSON> sendiri terlilit kasus dugaan korupsi pembangunan pusat olahraga terpadu <LOCATION>Hambalang, Bogor, Jawa Barat</LOCATION>.
"Sudah ada ketentuan, bila ada fakta hukum, siapa pun kadernya akan dinonaktifkan sementara, dan lazimnya segera mundur dari jabatan," kata <PERSON>Marzuki</PERSON> saat dihubungi, <TIME>Jumat, 8 Februari 2013</TIME>.
Meski begitu, <PERSON>Marzuki</PERSON> menyebutkan, partai tak akan gegabah dalam menentukan sikap.
Dia juga tak mau berandai-andai dengan status <PERSON>Anas</PERSON> di <ORGANIZATION>KPK</ORGANIZATION>.
Sebelum ada status resmi, partai, kata <PERSON>Marzuki</PERSON>, tak bisa memutus seseorang bersalah atau tidak.
Menurut <PERSON>Marzuki</PERSON>, ketidakjelasan status hukum Anas dalam kasus Hambalang bukanlah satu-satunya penyebab turunnya elektabilitas Demokrat.
"Banyak hal lain yang harus dibenahi dan diselesaikan menjelang 2014."
Sejumlah pengurus <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION> sebelumnya pernah tersangkut status hukum.
Mereka yang tersangkut, seperti Wakil Sekjen Angelina Sondakh dan bekas Sekretaris Dewan Pembina Andi Mallarangeng, langsung mundur dan dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
Bahkan bekas bendahara umum partai, <PERSON>Muhammad Nazaruddin</PERSON>, langsung dipecat dari kepengurusan partai.
Sumber Tempo di markas <ORGANIZATION>KPK</ORGANIZATION> di <LOCATION>Kuningan</LOCATION> membenarkan bahwa status <PERSON>Anas</PERSON> sudah diputuskan sebagai tersangka kasus Hambalang.
Surat perintah penyidikan kasus tersebut telah terbit.
"Sudah dinyatakan bahwa yang bersangkutan tersangka," ujar sumber tersebut.
Tapi informasi ini segera dibantah juru bicara <ORGANIZATION>KPK</ORGANIZATION>, <PERSON>Johan Budi S.
P</PERSON>.
"Informasi tersebut belum ada dan tidak benar," kata <PERSON>Johan</PERSON>.
Dua Pimpinan KPK, <PERSON>Bibit S Rianto</PERSON> dan <PERSON>Chandra M Hamzah</PERSON>, bersyukur atas begitu besarnya dukungan yang diberikan masyarakat selama keduanya tersangkut kasus hukum.
Kini, setelah kembali menjabat di KPK, keduanya bertekad "balas budi" dengan serius menuntaskan berbagai kasus korupsi.
"Kami berdua tersanjung dan terharu atas semua dukungan.  Mari bersama-sama berantas korupsi.  Kami tidak akan mundur selangkah pun," kata <PERSON>Bibit</PERSON> seusai menerima kado tumpeng dari <ORGANIZATION>Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak)</ORGANIZATION>, <TIME>Selasa (8/12/09)</TIME> siang di <LOCATION>Gedung KPK</LOCATION>.
Hal senada juga diungkapkan <PERSON>Chandra</PERSON>.
Secara khusus <PERSON>Chandra</PERSON> mengatakan, peristiwa kembalinya ia dan <PERSON>Bibit</PERSON> ke KPK harus bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk meningkatkan semangat pemberantasan korupsi menjadi sebuah gerakan kultural.
"Kita perlu melihat peristiwa ini sebagai momentum.  Saya bahagia menerima dukungan teman-teman.  Yang penting sekarang adalah gerakan pemberantasan korupsi ini jadi gerakan kultural, dan ini perlu partispasi masyarakat luas," tuturnya.
"Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan dari Allah SWT supaya bangsa kita terhindar korupsi dan menjadi bangsa jaya," imbuh <PERSON>Bibit</PERSON> yang disambut riuh tepuk tangan dari Kompak.
<PERSON>Mahfudz Siddiq</PERSON> Wasekjen <ORGANIZATION>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</ORGANIZATION>, menilai wajar komentar Sekretaris Kabinet <PERSON>Dipo Alam </PERSON>yang mengatakan dalam twitternya agar <PERSON>Romo Frans Magniz Suseno</PERSON> tidak mengomentari pemimpin berlatar Islam.
Menurut <PERSON>Mahfudz</PERSON>, sebagai bawahan <PERSON>SBY</PERSON>, <PERSON>Dipo</PERSON> memang wajar melontarkan kalimat yang sedikit berbau SARA tersebut.
"Wajar lah Dipo, dia harus bela presiden.  Dipo itu seskab pantes dia bela presiden," ujar <PERSON>Mahfudz</PERSON> di <LOCATION>Hotel Bidarakarya, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Sabtu (25/5/2013)</TIME>.
Walau demikian, <PERSON>Mahfudz</PERSON> menyangkan komentar <PERSON>Dipo</PERSON> yang memuat unsur SARA.
Menurutnya, tindakan <PERSON>Dipo</PERSON> tersebut tidak etis dan menunjukkan kalau dia kalap dalam membela <PERSON>SBY</PERSON>.
"Tapi kalau  nyebut sara lah, nggak etis juga.  Membela tapi kalap.  Ini kaya orang nggak yakin sehingga terganggu kritik orang," kata <PERSON>Mahfudz</PERSON>.
Sebelumnya, <PERSON>Dipo</PERSON> dalam akun twitternya @Dipoalam49 menulis status 'Umaro, Ulama Umat Islam di Indonesia secara umum sudah baik, mari liat kedepan, tidak baik pimpinanannya dicerca oleh yang non-muslim FMS.
FMS adalah <PERSON>Romo Frans Magnis Suseno</PERSON> yang melayangkan protes ke LSM di <LOCATION>Amerika</LOCATION> karena akan memberikan gelar negarawan kepada Presiden <PERSON>SBY</PERSON>.
Ketua <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> Sumatera Barat, <PERSON>Leonardy Harmainy</PERSON> menyebutkan, partainya tetap menggelar konvensi dalam menentukan calon presiden dan wakil presiden untuk periode 2009-2014.
Namun, konvensi ini hanya di tingkat pusat melalui agenda Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar.
Konvensi ini berbeda dengan konvensi pada 2004 yang dilakukan dari tingkat bawah, kabupaten/kota, provinsi hingga ke pusat.
"Jadi untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden tetap memberlakukan konvensi, tapi hanya di tingkat pusat," kata <PERSON>Leonardy</PERSON>.
Pada <TIME>17 Oktober 2008</TIME>, kata dia, akan dilaksanakan Rapat Pimpinan Nasional Gokar, yang agendanya sudah mengarah kepada siapa calon presiden dan wakil presiden.
Alasan konvensi hanya di tingkat pusat, katanya lagi, untuk menghemat biaya.
"Selain itu, konvensi dari tingkat bawah yang terpilih justru bukan kader partai sejatinya," ujarnya.
Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION>, <PERSON>Jusuf Kalla</PERSON>, akan memberikan penjelasan kepada para pengurus, kader dan simpatisan Golkar tentang konvensi ini.
Rencana itu akan dilangsungkan saat Kalla kunjungan ke daerah pada <TIME> 10 hingga 11 Oktober 2008</TIME>.
Ketua Dewan Pertimbangan <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Akbar Tandjung</PERSON> memastikan pelaksanaan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di <LOCATION>Bali</LOCATION> akan berlangsung aman.
Sesuai jadwal, munas di <LOCATION>Bali</LOCATION> akan berlangsung pada <TIME>30 November hingga 3 Desember 2014</TIME>.
"Masalah keamanan tidak perlu dikhawatirkan.  Aparat sudah bekerja.  Ya, mudah-mudahan semua berjalan baik," ujar <PERSON>Akbar</PERSON> di <LOCATION>Bakrie Tower, Jakarta</LOCATION>, <TIME>Jumat (28/11/2014)</TIME>, seusai menemui <PERSON>Aburizal</PERSON>.
<PERSON>Akbar</PERSON> mengatakan, Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Aburizal Bakrie</PERSON> telah berbicara dengan Kepala Kepolisian RI, pihak Polda Bali, dan sejumlah pihak yang berkaitan dengan pengamanan munas.
Oleh karena itu, Akbar yakin saat pelaksanaan Munas IX, kericuhan yang terjadi pun dapat diatasi.
"Orang-orang yang disebut-sebut Aburizal pada saya, orang-orang yang betul-betul punya kompetensi, yang punya otoritas, yang menjamin keamanan," kata <PERSON>Akbar</PERSON> Dalam kesempatan yang sama, <PERSON>Aburizal</PERSON> menyatakan bahwa pengamanan Munas Bali telah dipersiapkan secara matang.
Ia mengatakan, Polri dan TNI siap mengerahkan personelnya dalam pelaksanaan munas mendatang.
"Saya kira tidak perlu diragukan.  Kalau kita ragukan pihak Polri dan TNI tentang keamanan negara kan susah juga," ujar <PERSON>Aburizal</PERSON>.
Penyelenggaraan Munas IX Golkar ini ditentang oleh kelompok yang berseberangan dengan Ketua Umum <ORGANIZATION>Partai Golkar</ORGANIZATION> <PERSON>Aburizal Bakrie</PERSON>.
Pertentangan itu bahkan diwarnai dengan bentrokan.
Pada saat rapat pleno DPP <PERSON>Partai Golkar</PERSON> di <LOCATION>kantor DPP Partai Golkar Jakarta</LOCATION>, <TIME>Selasa</TIME> lalu, dua kelompok yang mengklaim sebagai Angkatan Muda Partai Golkar bentrok di <LOCATION>lapangan parkir DPP Golkar</LOCATION>.
Menyikapi hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan <PERSON>Tedjo Edy Purdijatno</PERSON> meminta kepolisian untuk tidak mengeluarkan izin pelaksanaan munas di <LOCATION>Bali</LOCATION>.
<PERSON>Tedjo</PERSON> menilai penyelenggaraan munas tersebut dapat memicu timbulnya keributan dan dapat mengganggu kegiatan wisata di <LOCATION>Pulau Dewata</LOCATION>.
Politisi <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION> <PERSON>Ruhut Sitompul</PERSON> tampaknya sangat percaya diri ketika ditanya soal peluang menjadi calon ketua umum <ORGANIZATION>Partai Demokrat</ORGANIZATION>.
Ketika ditemui di sela sidang paripurna DPR RI di g<LOCATION>edung DPR Jakarta</LOCATION>, <TIME>Selasa (26/2/2013)</TIME>, <PERSON>Ruhut</PERSON> mengakui banyak menerima dukungan kader <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION> dari berbagai daerah untuk mencalonkan diri jadi ketua umum Demokrat.
"Banyak yang minta saya (jadi ketua umum Demokrat).  Tapi, semuanya saya kembalikan ke <PERSON>Pak SBY</PERSON>," kata <ORGANIZATION>Ruhut</ORGANIZATION>.
Namun demikian, <ORGANIZATION>Ruhut</ORGANIZATION> merendah.
Menurutnya dia hanya kader biasa di <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION>.
"Saya hanya sebatang ranting kecil di pohon besar <ORGANIZATION>Demokrat</ORGANIZATION>," ujar dia.
Soal siapa calon ketua umum pengganti <PERSON>Anas Urbaningrum</PERSON>, Ruhut <PERSON>mengatakan</PERSON> tidak jauh-jauh dari silsilah keluarga <PERSON>SBY</PERSON>.
"Pastinya tak jauh dari keluarga -lah," ujarnya.